Massa HTI Dukung Fatwa MUI untuk Pilpres, PBB Putuskan setelah Ijtima Ulama II
Oleh : Mederator | Sabtu - 15 Sep 2018 | Sumber : voa-islam.com

Massa HTI Dukung Fatwa MUI untuk Pilpres, PBB Putuskan setelah Ijtima Ulama II
Foto [ Jum'at, 4 Muharram 1440 H / 14 September 2018 21:35 wib ]

Isu atau yang disebut MS Ka’ban sebagai penggiringan opini PBB akan mendukung Joko Widodo di Pilpres nampaknya terbantahkan dengan pernyataan mantan Juru Bicara HTI Ustaz Ismail Yusanto, yang kebetulan persoalan hukum organisasi tersebut ditangani oleh Yusril Ihza Mahendra, yang juga selaku Ketum PBB.

Saya tidak ingin menilai jauh, tapi yang saya pahami dan saya baca adalah bahwa Pak Yusril dengan PBB-nya itu belum mengambil keputusan. Tapi keputusannya nanti, kata mereka akan diambil sekitar bulan Oktober, setelah Ijtima II, akan diselenggarakan hari Ahad dan pertemuan DPP dan DPD. Itu yang saya tahu,” jawabnya, Kamis (13/9/2018), ketika ditanya awak media, di Jakarta.

Menurut dia, sejauh ini adalah hal yang wajar apa umum dilakukan oleh banyak parpol, termasuk PBB bila membuka pembicaraan ke siapa saja.

Isu atau yang disebut MS Ka’ban sebagai penggiringan opini PBB akan mendukung Joko Widodo di Pilpres nampaknya terbantahkan dengan pernyataan mantan Juru Bicara HTI Ustaz Ismail Yusanto, yang kebetulan persoalan hukum organisasi tersebut ditangani oleh Yusril Ihza Mahendra, yang juga selaku Ketum PBB.

Saya tidak ingin menilai jauh, tapi yang saya pahami dan saya baca adalah bahwa Pak Yusril dengan PBB-nya itu belum mengambil keputusan. Tapi keputusannya nanti, kata mereka akan diambil sekitar bulan Oktober, setelah Ijtima II, akan diselenggarakan hari Ahad dan pertemuan DPP dan DPD. Itu yang saya tahu,” jawabnya, Kamis (13/9/2018), ketika ditanya awak media, di Jakarta.

Menurut dia, sejauh ini adalah hal yang wajar apa umum dilakukan oleh banyak parpol, termasuk PBB bila membuka pembicaraan ke siapa saja.

Dia membuka seluruh opsi. Membuka komunikasi ke seluruh pihak. Dan itu sesuatu yang wajar dalam politik,” katanya lagi.

Untuk ke arah mana HTI mendukung di Pipres, Ismail hanya menjawab akan mengikuti fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Kita bepandangan pemimpin ke depan itu harus pemimpin yang disebut fatwa MUI, yang (banyak) ingkar janji tidak boleh dipilih lagi. Pemimpin yang membiarkan kriminalisasi ulama, pemimpin yang justru membubarkan organisasi dakwah, itu tidak layak dipilih lagi,” ia menjelaskan.

Dia tidak berpengaruh sama sekali walaupun di pihak sebelah, yakni pendamping Jokowi adalah ulama. “Untuk Cawapres Jokowi kan dari MUI, biar saja. Kita kan memilih Presiden. Jadi, yang menjadi fokus, ya, Presidennya, bukan wakil presiden,” tutupnya menegaskan. (Robi/)


| Sahabat muslim, mari berdakwah bersama kami untuk informasi lebih lanjut silakan KLIK DISINI


Tampilkan Semua Komentar

Buat Komentar